Dasar Akuntansi

Nama   : Rahimah

NPM   : 28211365

Kelas   : 1EB21

Dasar Akuntansi

       I.            Pengertian Akuntansi

Akuntansi sering disebut sebagai bahasa perusahaan. Akuntansi diperlukan baik dalam perusahaan besar maupun kecil sebagai alat untuk mengkomunikasikan informasi mengenai transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan.

Dalam perkembangan jaman yang semakin pesat, transaksi perusahaan semakin kompleks dan informasi mengenai keuangan serta hasil operasi perusahaan makin dibutuhkan.

    II.            Tujuan dan Fungsi Akuntansi

Tujuan pokok Akuntansi adalah memberikan informasi keuangan dari suatu unit ekonomi. Fungsi akuntansi pada hakekatnya dibutuhkan oleh setiap unit kegiatan yang ada dalam masyarakat sebagai alat untuk mengawasi pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan kegiatannya.

Fungsi akuntansi adalah :

a)      Menganalisa dan mencatat transaksi-transaksi perusahaan

b)      Meringkas catatan-catatan mengenai transaksi-transaksi perusahaan menjadi laporan keuangan

c)      Mengadakan interprestasi atas hasil-hasil transaksi perusahaan melalui analisa laporan keuangan.

 III.            Bidang-Bidang Dalam Akuntansi

Seperti dalam berbagai aktivitas manusia lainnya, maka akuntansi juga terdapat berbagai bidang pengkhususan yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

a)      Akuntansi Umum atau Akuntansi Keuangan digunakan pada aktivitas akuntansi secara menyeluruh dari suatu unit ekonomi. Fungsi ini menyangkut pencatatan transaksi-transaksi dari perusahaan atau unit ekonomi lainnya dan penyusunan laporan keuangan secara periodik dari catatan-catatan tersebut.

b)      Akuntansi Biaya Merupakan bidang akuntansi yang menitik beratkan pada biaya. Terutama pada perusahaan-perusahaan industri. Biaya adalah faktor yang teramat penting dan rumit. Pada masa sekarang ini akuntansi biaya tidak hanya semata-mata membahas bagaimana mencatat biaya-biaya yang telah terjadi (biaya historis), tetapi juga meliputi masalah pengawasan biaya dan analisa biaya.

c)      Akuntansi Pemerintahan adalah akuntasi yang digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, baik pemerintahan dipusat maupun di daerah. Pengelolaan keuangan negara tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya dalam perusahaan-perusahaan. Dalam bidang ini akuntansi berguna sebagai alat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pencatatan yang teratur atas penerimaan-penerimaan negara dan penggunaan dana-dana.

d)     Akuntansi Perpajakan adalah sebenarnya tidak merupakan suatu bidang khusus yang berbeda dengan akuntansi umum dan akuntansi keuangan. Satu-satunya masalah yang menjadi pusat perhatian dalam akuntansi perpajakan adalah penerapan aturan-aturan pajak yang berlaku dalam suatu negara di mana perusahaan berada, ke dalam pencatatan akuntansi perusahaan agar dapat di tentukan pendapatan yang akan dikenakan pajak.

e)      Akuntansi Manajemen adalah merupakan penggabungan dari beberapa bidang akuntansi yang lain dengan tujuan agar informasi-informasi akuntansi yang lain dengan tujuan agar informasi-informasi akuntansi yang dihasilkan dapat diolah sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen dibutuhkan agar informasi-informasi akuntasi dapat benar-benar berfungsi sebagai alat pembantu bagi manajemen.

f)       Auditing (Pemeriksaan Akuntan) adalah merupakan suatu bidang dalam aktivitas yang berupa pemeriksaan secara independent atas akuntansi yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan. Pekerjaan pemeriksaan pembukuan ini adalah merupakan bidang pekerjaan Akuntansi Publik. Dalam hal ini akuntan mengadakan pemeriksaan terhadap catatan-catatan akuntansi yang merupakan dasar penyusunan laporan-laporan keuangan tersebut. Ukuran yang digunakan untuk menentukan kelayakan daripada laporan-laporan keuangan adalah bahwa didalam pencatatan akuntansi dan pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, perusahaan yang bersangkutan telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum dan dilaksanakan secara konsisten (ajeg) dari tahun ke tahun.

Orang yang melakukan auditing disebut Akuntan, akuntan di bagi menjadi dua :

1.      Akuntan Publik

Fungsi dan tugasnya :

·         Untuk melayani jasa akuntansi kepada masyarakat (auditing)

·         Konsultasi management

·         Mengurusi masalah pajak

2.      Akuntan Intern

Bekerja dalam sebuah organisasi dan melakukan bagian akuntansi, bidangnya adalah

·         Akuntansi Biaya

·         Akuntansi Keuangan

·         Akuntansi Manajemen (Keputusan)

·         Penganggaran

·         Akuntansi Materi

 IV.            Pemakai Informasi Akuntansi

Akuntansi bukanlah tujuan hanya merupakan alat, yaitu alat untuk berkomunikasi tentang data keuangan suatu perusahaan atau suatu unit kegiatan kepada mereka yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan ini harus tahu informasi-informasi akuntansi, pihak-pihak tersebut anatara lain :

·         Pemilik Perusahaan

Setiap pemilik perusahaan harus tahu perkembangan perusahaannya dari tahun ke tahun. Informasi ini dipakai untuk menilai hasil-hasil yang dicapai pada masa lalu dan dapat pula dijadikan petunjuk mengenai apa yang mungkin dicapai di masa yang akan datang.

·         Manajemen

Akuntansi digunakan oleh manajemen sebagai suatu alat pembantu di dalam membuat perencanaan dan pengawasan terhadap operasi-operasi perusahaannya. Dalam arti luas akuntansi dapat membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan melalu rencana organisasi dan memberikan wewenang dan tanggungjawab kepada orang-orang yang bekerja dalam perusahaan.

·         Kreditur atau Calon Kreditur

Para kreditur seperti Bank atau suplier barang, sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman (kredit) kepada suatu perusahaan biasanya akan meneliti dahulu keadaan keuangan perusahaan yang bersangkutan melalui laporan-laporan akuntansi perusahaan.

·         Pemerintah

Pemerintah juga berkepentingan terhadap akuntansi yang dilaksanakan oleh instansi-instansi misalnya instansi pajak. Laporan akuntansi dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan pemberian upah atau gaji kepada pegawai dan lainnya. Laporan-laporan akuntansi dari perusahaan-perusahaan dapat dijadikan sebagai sumber data statistik yang akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu.

·         Buruh

Buruh mempunyai kepentingan tersendiri atas laporan-laporan akuntansi perusahaan. Biasanya mereka diwakili oleh organisasi-organisasi atau serikat buruh misalnya dalam memperjuangkan adanya tingkat upah yang layak dan lain sebagainya.

Sumber:

http://materigratis.blogspot.com/2008/11/materi-materi-akuntansi.html

Akuntansi Pajak

Nama   : Rahimah

NPM   : 28211365

Kelas   : 1EB21

Akuntansi Pajak

Setiap pembayaran/pemungutan/pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan adalah transaksi finansial yang harus dicatat sesuai dengan tugas dan fungsi akuntansi.

Pajak mempunyai beberapa sifat sbb :

1)      Pajak merupakan Iuran masyarakat kepada pemerintah yang pembayarannya dapat dipaksakan.  Karena dapat dipaksakan ini sering petugas pajak berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga dipicu oleh banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhui kewajibannyanya sebagaimana mestinya serta  kekeliruan dalam mencatat transaksi, khususnya yang berhubungan dengan pajak. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang dan berpihak kepada kepentingan pemerintah. Banyak pengusaha menilai undang-undang dan pertauran perpajakan tidak kondusif.

2)      Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

3)      Wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa (kontraperstasi) secara langsung, akan tetapi wajib pajak mendapat perlindungan dari negara dalam mendapatkan pelayanan sesuai haknya sebagai warga negara.

4)      Pajak mempunyai fungsi mengatur sektor sosial, ekonomi maupun budaya.

Berdasarkan cara pemungutannya (khususnya pajak pusat) dapat dibagi atas:

a.       Pajak langsung, Pajak Penghasilan, Pajak kekayaan yang dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu sesuai undang-undang. Pajak penghasilan dan pajak kekayaan ditanggung dan dibayar oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

b.      Pajak tidak langsung, Pajak Penjualan, Bea meterai, dikenakan pada saat terjadinya perbuatan/transaksi kena pajak, dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Berikut ini adalah beberapa jenis pajak yang secara umum selalu dihadapi oleh perusahaan :

·         Pajak penghasilan Perseroan : Pajak yang dipungut atas penghasilan (laba bersih). Walaupun penentuan besarnya Pph,  berdasarkan penghasilan bersih menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Akhir, Wajib pajak diminta untuk melakukan angsuaran bulanan. Maka mencatat angsuran pajak perseroan dicatat sebagai beban/Pajak dibayar dimuka.

Beban/Pajak Dibayar dimuka                         x,xxx,xxx

Kas                                                                                                      x,xxx,xxx

Pada akhir tahun Beban/Pajak dibayar dimuka dilakukan penyesuaaian dengan kewajiban pajak sesungguhnya.

·         Pajak penghasilan karyawan (Pph 21) yaitu pajak menjadi beban karyawan atas penghasilan yang diperoleh. Dengan demikian pajak ini tidak merupakan beban perusahaan. Dalam hal ini perusahaan hanya berkewajiban menghitung dan memotong gaji/upah. Oleh karena itu setiap  terjadi pemotongan yang telah dilaksanakan timbul utang kepada pemerintah sampai dlakukan penyetoran ke kas negara.

Jurnal pencatatan PPh 21

Pada saat pemotongan (dilakukan pada saat pembayaran gaji)

 Biaya Gaji                                                      x,xxx,xxx

Pajak penghasilan (PPh 21)……Kas ( Gaji yang dibayarkan)             x,xxx,xxx

Saat menyetor ke kas negara

            Pajak penghasilan (pph 21)                             x,xxx,xxx

Kas                                                                                                      x,xxx,xxx

Penyetoran pajak pengahasilan (Pph) pasal 21 adalah penyetoran kewajiban karyawan yang dipotong dari penghasilannya sesuai undang-undang yang tidak terkait dengan asset/beban/biaya perusahaan sehingga mencatat penyetoran pajak penghasilah sebagai biaya dibayar dimuka adalah kekeliruan.

Ppn, Biaya meterai adalah pajak yang dikenakan pada saat terjadinya transaksi kena pajak (penjualan), biasanya dibebankan kepada pembeli.  PPn merupakan bagian dari beban/biaya  bukan Asset dan dapat dipindahkan kepada pihak lain bila barang tersebut dijual. PPn, Biaya meterai juga tidak dicatat sebagai biya dibayar dimuka

Pada saat membeli barang yang dikenakan PPn timbul kewajiban atas PPn (ppn Masukan) yang merupakan bagian dari rekening Pasiva (Hutang). Dalam pembayaran pembelian tersebut sebagian kas yang dibayarkan adalah untuk membayar Utang PPn tersebut. (tidak ada hubungannya dengan biaya dibayar dimuka). Pada saat menjual,  perusahaan berkewajiban memungut pajak atas penjualan barang kena pajak,(PPn Keluaran)  sehingga timbul utang kepada negara dan hutang tersebut dapat dikompensasikan langsung dengan beban pajak yang terjadi pada saat membeli barang tersebut (Ppn Masukan). Bila PPn Keluaran lebih besar dari PPn Masukan maka pada neraca akan terlihat sebagai hutang sedangkan bila PPn Masukan lebih besar dari pada PPn keluaran tidak akan ditampilkan pada neraca karena dicatat sebagai beban perusahaan.

Pencatatan Ppn sebagai biaya dibayar dimuka adalah kekeliruan.

Bertuk Jurnal PPn.

Saat Pembelian

Pembelian/Persediaan barang dagang                         x,xxx,xxx

Ppn                                                                              x,xxx,xxx

Kas/utang                                                                                            x,xxx,xxx

 Saat  Penjualan 

 Kas/Piutang                                                                x,xxx,xxx

Penjualan                                                                     x,xxx,xxx

Ppn                                                                                                      x,xxx,xxx

Jika Saat pembelian dicatat sebagai persediaan maka

Persediaan                                                                   x,xxx,xxx

     Harga Pokok                                                                                                          x,xxx,xxx

 Bila pada periode tertentu menaca menunjukan adanya hutanng PPn, maka utang tersebut berarti ppn keluaran lebih besar dari pada ppn masukan dan kelebihan tersebut harus disetor ke kas negara.

Jurnal Pada Saat Penyetoran ke kas negara

PPn                                                                              x,xxx,xxx

     Kas                                                                                                                         x,xxx,xxx

Ppn tidak pernah menjadi asset perusahaan, pada pt. sinarindo dicatat demikian

Penggunaan dana perusahaan yang disebutkan sebagai piutang pemegang saham, oleh petugas pajak dapat dianggap sebagai penghasilan bagi pemegang saham, dan dikenakan Pph.

 Perhitungan PPN.

Ada dua cara untuk menghitung ppn yaitu :

1)      Exclude PPn (Excl)  : Yaitu  PPn dihitung  n % dari nilai jual barang /Jassa kena pajak setelah dikurangi discount.

2)      Include PPn (InCl) : Yaitu Nilai Jual sudah termasuk PPn  n %

Non PPn adalah bentuk transaksi hanya berlaku untuk penyerahan barang dan jasa tidak kena pajak.

Perlakuan menurut Pajak

·         Setiap penyerahan BKP/JKP dikenakan PPN 10% dan harus dibuatkan Faktur Pajak yang isinya sama seperti keterangan dalam Faktur Penjualan.

·         Faktur Pajak Standar dapat diganti apabila cacat, rusak, dalam dalam pengisian atau salah dalam penulisan.

·         Pengurangan PPN dan PPnBM dilakukan karena ada penyerahan pengembalian BKP atau Pembatalan JKP dan harus dibuat Nota Retur yang isi dan bentuknya sudah ditentukan. Pengurangan PPN dan PPnBM ini di dalam akuntansi dokumennya adalah Nota Kredit, tetapi untuk pelaporan SPT Masa PPN dokumennya adalah Nota Retur. Nota Kredit tidak sama dengan Nota Retur.

Karena praktek akuntansi mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, maka pencatatan akuntansipun harus sama seperti yang telah ditetapkan peraturan perpajakan, yaitu tidak ada pengurangan PPN dan PPnBM selain karena penyerahan kembali barang kena pajak (Retur) atau karena pembatalan jasa kena pajak.

Contoh Transaksi dan Pencatatan Akuntansi

Tgl 1 Febr 2009 perusahan menjual kepada PT. A sejumlah barang dagangan senilai Rp.15.000.000,- dengan syarat pembayaran 2/10 net 30 dan syarat penyerahan FOB Destination. Kebijakan penjualan perusahaan memberikan potongan rabat untuk nilai penjualan sbb:

o Rp. 1 – 5 juta diberikan potongan 5%

o Rp. 5 – 10 juta diberikan potongan 8%

o Rp.10 – 20 juta diberikan potongan 10%

o Lebih dari Ro.20 juta diberikan potongan 15%

Tgl 9 Febr 2009 perusahaan menerima pelunasan dari PT.A

Penyelesaian:

1 Feb 2009

Karena PT. A membeli barang senilai Rp.15.000.000,- maka berhak mendapat potongan sebesar 10%.

Nilai yang tercantum dalam Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar harus sama, yaitu:
Nilai penjualan                        Rp.15.000.000

Potongan                                 Rp. 1.500.000-

Dasar Pengenaan Pajak                       Rp.13.500.000

PPN 10%                                            Rp. 1.350.000+

Nilai Tagihan                                                   Rp.14.850.000

Jurnal:
Piutang Dagang                                                          Rp.14.850.000

Penjualan                                                                                                         Rp.13.500.000

PPN Keluaran                                                                                                 Rp.  1.350.000

(Penjualan dicatat senilai Neto. Perusahaan tidak mau rugi PPN jika penjualan dicatat senilai Bruto)

9 Feb 2009

Perusahaan meneriman pelunasan tagihan dalam periode diskon ( < 10 hari), maka diberikan potongan sebesar 2% dari nilai tagihan.

Nilai Tagihan               Rp.14.850.000

Potongan 2%               Rp. 297.000-

Jumlah diterima                       Rp.14.553.000

Atas transaksi di atas, perusahaan hanya membuat Nota Kredit sebagai bukti pengurangan tagihan. Perusahaan tidak membuat Nota Retur karena tidak ada penyerahan pengembalian barang (Lihat ketentuan pajak ).

Jurnal:
Kas/Bank                                                                    Rp.14.553.000

Potongan Penjualan                                                    Rp.     297.000

Piutang Dagang                                                                                              Rp.14.850.000

Demikian penjelasan perlakuan dan pencatatan akuntansi dan pajak terhadap potongan penjualan. Mudah-mudahan mudah dimengerti alasan kenapa potongan penjualan karena percepatan pembayaran selama periode diskon tidak mengurangi nilai PPN Keluaran.

Sumber:

·         http://zulidamel.wordpress.com/2008/03/14/akuntansi-pajak/

·         http://stapiindonesia.wordpress.com/info-kerja/

Minggu ke-4 Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Nama   : Rahimah

NPM   : 28211365

Kelas   : 1EB21

Minggu ke-4 Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

      I.            Macam-macam Strategi Pembangunan Ekonomi

Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam memplajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor/variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso,1993). Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat di sampaikan;

Strategi Pertumbuhan

Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah:

·         Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.

·         Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-dowm-effect)- pendistribusian kembali.

·         Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi.

·         Kritik paling keras dari strategi pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan-kemiskinan pada dasrnya dilandasi keinginan, berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin dibatasi. Sementara itu strategi-strategi pembangunan yang lain ternyata sangat sulit mempengaruhi atau memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini.

Strategi pembangunan Dengan Pemerataan

Inti dari konsep strategi ini adalah, dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

Strategi Ketergantungan

Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan strategi kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain, sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep ketergantungan adalah:

·         Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu negara ingin bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranyanadalah; meningkatnya produksi nasional, yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, dan sejenisnya.

·         Teori ketergantungan ini kemudian dkritik oleh Kothari dengan mengatakan "... teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gempang sekali bagi kita untuk menumpahkan semua kesalahan pihak luar yang memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja..." (Kothari dalam Ismid Hadad, 1980)

Strategi Yang Berwawasan Ruang

Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirrschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurangn mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih maju/kaya. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah kaya atau maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash effect). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Indonesia Sedunia (ILO) pada tahun 1975), dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia idak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengganguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejenisnya.

    II.            Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi Pembangunan Ekonomi

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang khendak dicapai. Apabila yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumilasi kapital rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, struktur ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang.

Melalui peningkatan laju pertumbuhan itu orang percaya bahwa prinsip trickle down effect akan bekerja dengan baik sehingga tujuan pembangunan secara keseluruhan dapat dicapai. Namun seperti yang telah diuraikan ternyata strategi pembangunan itu tidak dapat berperan baik, khususnya dalam mencapai tingkat pemerataan pembangunan, mengatasi pengganguran dan kemiskinan. Sehingga faktor yang mempengaruhi dipilihnya strategi penciptaan lapangan pekerjaan adalah tidak bekerjanya trickle down effect, pemerataan pembangunan yang pincang, pengganguran yang cukup besar khususnya di sektoe tradisional yang dipihak lain masih didukung laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.

Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan-kemiskinan pada dasrnya dilandasi keinginan, berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin dibatasi. Sementara itu strategi-strategi pembangunan yang lain ternyata sangat sulit mempengaruhi atau memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini.

Strategi pembangunan, seperti telah diuraikan, ternyata malah menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan. Kemerataan itu tidak hanya antargolongan masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada daerah maju dan daerah terbelakang. Ketimpangan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cendrung hanya diarahkan kelokasi tertentu. Biasanya modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal dan outputnya berorientasi ke pasar Internasional dan atau kelompok menengah ke atas di dalam negeri. dalam kebijaksanaan ini ternyata bekerjanya prinsip spread effect( bandingkan dengan prisip trickle down effect) lebih lemah dibandingkan dengan bekerjanya back-wash effect (Proses mengalirnya dana sumber daya dari daerah terbelakang (desa) ke daerah maju (kota) ), sehiongga strategi penanaman modal itu mengakibatkan makin miskinnya daerah terbelakang, khususnya pemiskinan sumber dayanya.

Selain karena kebijaksanaan penanaman modal, ketimpangan antar daerah juga disebabkan karena potensi daerah yang berbeda-beda. Di daerah Kalimantan misalnya, potensi hutannya besar sekali dan itu tidak dimiliki Pulau Jawa. Riau memiliki sumber minyak bumi dan tidak dimiliki NTT. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan antar daerah adalah potensi anyar daerah yang berbeda, kebijaksanaan penanaman modal yang berat sebelah (urban bias: penanaman modal hanya di sektor yang sangat menguntungkan, biasanya di daerah perkotaan), dan karena adanya ketimpangan antar daerah.

Pada prinsipnya, pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam prosos pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan ‘Apa tujuan yang hendak dicapai?’

Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantungan-lah yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang berwawasan ruang-lah yang akan digunakan.

III.            Strategi Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Sebelum orde baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak adanya kecenderungan lebih menitikberatkan pada tujuan-tujuan politik dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.

Sedangkan pada awal orde baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih di arahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha-usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi (hyper inflasi).

Dari keterangan pemerintah yang ada, dapat sedikit disimpulkan bahwa strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrem. Sebagai contoh selain strategi pemerataan pembangunan, Indonesiapun tidak mengesampingkan strategi pertumbuhan, dan strategi yang berwawasan ruang (terbukti dengan dibaginya wilayah Indonesia dengan berbagai wilayah pembangunan I,II,III, dan seterusnya).

REPELITA I : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya
REPELITA II : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya
REPELITA III : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya
REPELITA IV : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

Sumber:

·         elearning.gunadarma.ac.id/.../bab2perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf

·         http://ayucintyavirayasti.blogspot.com/2011/03/strategi-pembangunan-ekonomi_04.html

·         http://putrijulaiha.wordpress.com/2011/04/27/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-indonesia/

·         http://inekriestianti.blogspot.com/2011/04/perkembangan-strategi-dan-perencanaan.html