Nama : Rahimah
NPM : 28211365
Kelas : 1EB21
Ekonomi makro
Pengertian
Ilmu Ekonomi Makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Tujuan ilmu ekonomi makro adalah untuk memahami peristiwa ekonomi dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi. Hubungan yang dipelajari pada ilmu ekonomi makro adalah hubungan variabel keseluruhan. Variabel-variabel itu diantaranya tingkat pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi nasional, tingkat tabungan, belanja pemerintah, tingkat harga-harga umum, jumlah uang yang beredar, tingkat bunga, kesempatan bekerja, neraca pembayaran, dan lain-lain.
Secara umum, ilmu ekonomi berguna karena ia memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijaksanaan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi makro, sebagai satu cabang dan ilmu ekonomi, berkaitan dengan permasalahan kebijaksanaan tertentu, yaitu permasalahan kebijaksanaan makro. Tugas pengendalian makro adalah juga mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dan keadaan-keadaan yang bisa mengganggu keseimbangan umum tadi. Pengelolaan yang lebih khusus atas masing-masing sektor perekonomian bukan bagian dan tugas pengendalian makro, meskipun menjaga keseimbangan antara masing-masing sektor termasuk di dalam tugas tersebut.
Permasalahan Ekonomi Makro
Secara garis besar, permasalahan kebijaksanaan makro mencakup dua permasalahan pokok:
A. Masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana “menyetir” perekonomian nasional dan bulan ke bulan, dan triwulan ke triwulan atau dan tahun ke tahun, agar terhindar dan tiga “penyakit makro” utama yaitu:
1) inflasi
2) pengangguran
3) ketimpangan dalam neraca pembayaran.
B. Masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah mengenai bagaimana kita “menyetir” perekonomian kita agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Pada asasnya masalahnya juga berkisar pada bagaimana menghindari ketiga penyakit makro di atas, hanya perpektif waktunya adalah lebih panjang (lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan dua puluh lima tahun).
v Inflasi
Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi yang disebabkan tidak singkronnya antara program sistem pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Inflasi bukanlah masalah yang terlalu berarti jika keadaan tersebut diiringi oleh tersedianya komoditi yang diperlukan secara cukup dan ditimpali dengan naiknya tingkat pendapatan yang lebih besar. Manusia dan Prilaku Ekonomi, penulis : Endro Sariono ; Slamet Subekti; Burhanuddin A. Usman; M. Jaharuddin; dan M. Alwi, penerbit : exact Ganeca</ref> Biaya produksi untuk menghasilkan komoditi semakin tinggi yang menyebabkan harga jualnya menjadi relatif tinggi, disisi lain tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap. Maka, barulah inflasi ini menjaadi membahayakan jika berlangsung dalam waktu yang relatif lama dengan porsi berbanding terbalik antara tingkat inflasi terhadap tingkat pendapatan.
v Pengangguran
Pengangguran terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur. Pengangguran selalu saja ada dalam suatu perekonomian, maka sebenarnya pengangguran itu bukanlah masalah berat dan membahayakan, karena sesuatu yang selalu ada dan bahka harus selalu ada termasuk hal yang sangat menguntungkan bila bisa dikelola dengan baik dalam kondisi yang juga baik.
v Neraca Pembayaran
Neraca pembayaran adalah catatan tentang transaksi ekonomi internasional suatu negara terhadap negara lainnya dalam kurun waktu tertentu. Dalam neraca pembayaran akan terlihat kemampuan penduduk suatu negara terhadap penduduk negara lain yang tercermin dari defisit atau surplusnya suatu perdagangan dan keluar masuk modal. Sepintas akan sangat menguntungkan jika neraca pembayaran suatu negara mengalami surplus dan sangat merugikan defisit, tetapi tidak demikian kenyataan dalam politik ekonomi.
v Pertumbuhan penduduk yang tinggi
Penduduk merupakan orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah itu. Misalkan mempunyai bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Secara teori pertumbuhan penduduk yang besar bila diikuti dengan tingkat produktivitas yang tinggi akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi tiggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan tingkat pendidikan dan pada akhirnya akan mampu memperbaiki mutu dan citra hidup.
v Peningkatan Kapasitas Produksi
Kapasitas produksi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan upaya meningkatkan laba perusahaan disamping usaha-usaha seperti pemilihan material yang ekonomis, kontrol kualitas, promosi guna menambah permintaan pasar dan sebagainya. Kapasitas produksi dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar, semakin tinggi kapasitas produksi yang dapat diusahakan maka semakin banyak produk yang mampu dihasilkan setiap jam, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya. Peningkatan kapasitas produksi berhubungan dengan tingkat ivestasi dan investasi berhubungan dengan tingkat tabungan masyarakat, sedangkan tingkat tabungan masyarakat berhubungan dengan tingkat pendapatan dan konsumsinya. jadi, bila kapasitas produksi ingin ditingkatkan maka tabungan haruslah ditingkatkan agar investasi dapat pula meningkat.
Kebijakan Ekonomi Makro
Permasalahan perekonomian suatu negara sangat beraneka ragam diantaranya laju inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dll. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah dapat melakukan kebijakan, sebagai berikut.
1. KebijakanFiskal
Kebijakan fiskal pada prinsipnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dan pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dan luar negeri. Selain itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
Kebijakan fiskal pada prinsipnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dan pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dan luar negeri. Selain itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
2. KebijakanMoneter
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.
Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat krisis untuk merespons anjloknya nilai rupiah adalah sebagai berikut (Marie M, 2004).
1) Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN) dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran yang tidak mendesak.
2) Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) mencapai 70% dengan maksud membatasi ekspansi kredit perbankan dan menarik uang yang beredar dan sistim perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank Indonesia.
3) Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar pada saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar mengkhawatirkan.
4) Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta mengurangi laju impor barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar